DESENTRALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Abstract

Desentralisasi merupakan elemen  penting dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah  untuk memberikan pelayanan  publik  yang lebih efektif dan responsif kepada publik. Karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Isu tentang kualitas pelayanan publik ini juga dipicu oleh adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi publik. Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan dalam bentuk otonomi daerah itu adalah suatu “alat†(means) untuk mencapai “tujuan†(end) dalam wujud pelayanan publik guna menyejahterakan masyarakat. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini kinerja manajemen pemerintahan daerah masih belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh berapa faktor, antara lain : ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan. Terhadap hal tersebut maka perlu terus upaya penangannnya yang antara lain melalui (1) memperbaiki sistem rekrutmen, (2) memberikan sanksi yang tegas (3) mempermudah proses  serta  (4)   pelatihan dan pendidikan berkala