MODEL REFORMASI ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, agar kinerja organisasi pemerintah daerah lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu : a) penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative governanceâ€, bertujuan pertama, memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui sistem kerja yang transparan, efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.