Urgensi Perlindungan Perempuan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Dalam Menunjang Penegakan HAM (Perspektif Konvensi CEDAW)

Abstract

Perlakuan yang tidak sepantasnya dan potensi untuk mendapatkan ancaman kekerasan ataupun kekerasan bagi pekerja wanita dan anak di luar negeri merupakan hal yang seringkali harus dihadapi oleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sedang berhadapan dengan hukum karena diduga melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang di negara lain. Penelitian dengan judul Pahlawan Devisa berteman Duka; urgensi perlindungan perempuan buruh migran Indonesia (PMI) di luar negeri dalam menunjang penegakan HAM (perspektif konvensi CEDAW), menekankan pada upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran perempuan dan komitmen negaranegara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW dalam melaksanakan ketentuan internasional tersebut di negara masing-masing sebagai komitmen bersama dalam memberantas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak maksimal dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan tidak semua negara peratifikasi konvensi Cedaw memiliki perangkat hukum yang memadai dan mumpuni dalam melindungi tenaga kerja asing. Disarankan agar pemerintah Indonesia memberikan pemahaman hukum praktis baik nasional maupun internasional bagi setiap calon PMI dan memberikan informasi seluas-luasnya terkait tindakan awal yang dapat dilakukan PMI yang sedang berhadapan dengan hukum ketika bekerja di luar negeri.

Improper treatment and the potential to receive threats of violence or violence for women and children workers abroad is something that must often be faced by them. Even some of them are dealing with the law for allegedly committing certain acts which are prohibited in other countries. This research title is Foreign Exchange Heroes befriending Grief; the urgency of protecting Indonesian women migrant workers (PMI) abroad in supporting human rights enforcement (perspective of the CEDAW convention), focus on the efforts of the Indonesian government to protect women migrant workers and the commitment of countries that have ratified the CEDAW convention in implementing the international provisions in each country as a joint commitment in combating crime against. humanity. The results showed that the government's efforts were not optimal in protecting Indonesian migrant workers who’s working abroad and not all countries ratifying the Cedaw convention had adequate and capable legal instruments in protecting foreign workers. In conclution, it is recommended that the Indonesian government provide a practical understanding of both national and international law for each prospective PMI and provide the widest possible information regarding the initial actions that PMI can take when dealing with the law while working abroad.