Tanah Masyarakat Suku dan Tanah Negara

Abstract

Tanah masyarakat adat akan selalu dipertentangkan dengan tanah Negara. Namun Judul di atas antara tanah Negara dan tanah masyarakat adat penulis tidak merumuskannya dengan kata “versus†sebagai bentuk pertentangan atau perlawanan tetapi dengan kata sambung “danâ€. Mengapa? Karena Undang Undang Pokok Agraria/UUPA yakni UU Nomor 5 Tahun 1960, telah memasukkan tanahtanah masyarakat adat ke dalam Undang Undang bahwa diakui dan bahwa UUPA berdasar pada hukum adat yang dirumuskan dalam hak ulayat, tetapi tidak diakui untuk diberikan hak dalam bentuk sertifikat. Ini adalah bentuk mensejajarkan hukum adat dengan tanah Negara namun ternyata bahwa hukum adat hadir dan hanya diakui untuk akhirnya dilemahkan secara formal yuridis.

Kata Kunci: Tanah Masyarakat suku, masyarakat Adat, tanah Negara, Negara menguasai, Agrarisch wet, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Konflik Agraria.

 

Customary land will always be in conflict with the State land. However, the title above, the author did not formulate between State land and indigenous land with the word "versus" as a form of contradiction or resistance but with the conjunctions "and". Why? It is because the Basic Agrarian Law / UUPA namely Law No. 5 of 1960, has included the lands of indigenous people in the Law that are recognized and that the UUPG is based on customary law formulated in customary rights, but not recognized for the rights given in the form of certificates. This is a form of aligning customary law with the State land, but it turns out that customary law is present and only recognized to eventually be formally weakened legally.

Keywords: Tribal land, Indigenous people, Indigenous People, State land, State control, Agrarisch wet, Basic Agrarian Law (UUPA), Agrarian Conflict.