Aktualisasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Fokus sorotan ini adalah bagaimanakah posisi Ketetapan MPR dalam penataan Peraturan Perundang-undangan melalui perubahan UUD 1945? Apakah dasar pembenaran memasukkan wewenang MPR menetapan GBHN? Kajian ini berkesimpulan bahwa tata urutan peraturan perundangan yang diatur belakangan dipertahankan agar tidak membawa kekacuan dalam penataan norma hukum di Indonesia dan sekaligus mengembangkan kepasian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Demikian pula menghadirkan GBHN sebagai sebuah produk hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia akan menorehkan sebuah tradisi yang kurang sehat yaitu berubah-gantinya politik hukum berkaitan dengan produk hukum di Negara Republik Indonesia.

The focus of this paper is what is the position of the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) in structuring the Regulations through amendments of the 1945 Constitution? What Is the justification for including the MPR's authority to determine the GBHN? This study concludes that the order of the laws and regulations that were regulated later was maintained so as not to bring chaos in the structuring of legal norms in Indonesia and at the same time develop legal certainty in the Indonesian legal system. Likewise, presenting the GBHN as a legal product in the constitution of the Republic of Indonesia will carve an unhealthy tradition of changing legal politics in relation to legal products in the Republic of Indonesia.